Detail Aplikasi

  Pemerintah Desa adalah penyelanggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan pemerintahan yang mandiri dalam mengatur segala urusan wilayah Desa, hal ini di atur dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014. kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk didalamnya adalah kemandirian dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa dan hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.
  Perluasan kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa tersebut harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur, SDM, Regulasi dan juga perangkat pendukung lainya.
  Untuk kepentingan mempercepat pengolahan dan pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa, maka kami mengusulkan pekerjaan berupa pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa ( SPAKAD ). SPAKAD adalah sistem informasi yang dapat membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas penatausahaan keuangan Desa yang terdiri dari Perencanaan APBDes, Pelaksanaan APBDes, Penatausahaan APBDes, Pelaporan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes.
  Sistem yang kami kembangkan merupakan sistem informasi yang telah disesuaikan dengan paket kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.